Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada para kepala daerah agar tidak lagi bermain dengan uang apalagi berkaitan dengan APBD. Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada para kepala daerah dalam acara Rapat Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10).
Ke depan Presiden akan membangun sistem baik e-planning, e-budgeting, e-procurement untuk mencegah tindak korupsi. Sistem ini diyakini Presiden akan mengurangi OTT bahkan tidak akan ada lagi kepala daerah yang mengalami OTT. Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada kepala daerah untuk lebih hati-hati dalam pengelolaan anggaran.
“Saya tidak bisa bilang jangan kepada KPK. Saya bantu hanya dengan cara ini, membangun sistem ini, kita bangun bersama-sama,” urai Presiden.
Sehubungan dengan pengelolaan APBN, Presiden mengingatkan agar pengelolaan APBD tidak lagi menggunakan pola lama dimana anggaran dibagi rata ke dinas-dinas. Pengelolaan anggaran daerah juga masih di-drive oleh Kepala Dinas Keuangan dan Badan Keuangan Daerah.
”Harusnya yang menentukan, saya ingin Gubernur, Bupati, Wali Kota,” kata Presiden Jokowi.
Presiden mengaku ingin misalnya, Gubernur, Bupati atau Wali Kota mau menganggarkan untuk pasar. Ada 20 pasar atau 10 pasar di sebuah daerah, ya minta saja. Tugas pemimpin, lanjut Presiden, adalah bagaimana melobi agar DPRD setuju, sesuai dengan kehendak gubernur, bupati, dan wali kota.
“Saya minta pasar ini selesai 2 tahun. Sudah, anggarkan di situ, jegrek, pasti barangnya jadi dan rampung, Bapak dan Ibu semua meninggalkan legacy yang baik,” tutur Presiden Jokowi.
Padat Karya
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan, untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat agar daerah memperbanyak proyek-proyek, program-program padat karya yang membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya.
“Karena dari survei yang kita lihat, rakyat itu sekarang permintaan yang pertama itu adalah kesempatan kerja. Tolong ini diakomodir dalam APBD kita. APBN juga sudah saya perintahkan untuk hal yang sama,” kata Presiden.
Caranya, lanjut Presiden, di Kabupaten bisa saja perbaikan irigasi (dilakukan) padat karya, jalan-jalan juga perbaiki (dengan) padat karya. Menurut Presiden, yang diinginkan sekarang ini adalah cash for work, seperti BLT, memberikan cash kepada masyarakat, tetapi masyarakat harus bekerja.
“Kalau BLT kan diberikan tetapi masyarakat tidak bekerja. Ini diberikan pada masyarakat, syukur bayarannya harian lebih baik, maksimal 1 minggu harus dibayar. Nanti tingkat konsumsi di daerah, kemudian daya beli di daerah Bapak, Ibu, Saudara sekalian akan kelihatan kalau ini dilakukan,” tutur Kepala Negara.
Ke depan, menurut Presiden, dibutuhkan pemimpin-pemimpin, baik pusat maupun daerah, yang reformis, senang dengan pembaharuan-pembaharuan, senang dengan inovasi-inovasi.
“Jangan rutinitas. Buatlah terobosan yang baru, yang mempercepat, buatlah terobosan yang melayani masyarakat”, tambah Presiden.
Rapat Kerja Pemerintah (RKP)Tahun 2017 dihadiri sekitar 576 Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh wilayah Indonesia. Pada kesempatan ini, para Kepala Daerah menyimak paparan singkat dari 3 (tiga) Menteri Koordinator, yakni Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Koordinator Bidang PMK. (Asdep Humas dan Protokol Setkab bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo)