SOIALISASI SISDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2017

Malang – Bertempat di Hotel Gajah Mada Graha, Jl. Dr. Cipto Malang, telah berlangsung kegiatan Sosialisasi Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah untuk OPD di lingkungan pemerintah Kota Malang. Rabu (31/8/2017).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasubag Penyusunan Program, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran maupun PPK OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dari Kelurahan, Kecamatan, Badan dan Dinas yang ada di Kota Malang.

Kegiatan bertajuk Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemkot Malang tersebut digelar oleh BPKAD Pemkot Malang. Sisdur dimaksud sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Malang No. 25 Tahun 2017, yang merupakan Perubahan Kedua Atas Perwakot Malang No. 43 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan DaerahDalam laporannya, ia menjelaskan tentang dasar kegiatan tersebut yang sesuai dengan Perda Kota Malang No 10 Tahun 2008, Perda 5 Tahun 2014 dan Perda no 43 Tahun 2015, tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah.

Sementara dalam sambutannya Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), Ir.Sapto P.Santoso, M.Si. menjelaskan, bahwa Tiap tahun BPKAD mengevaluasi sisdur yang ada, menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan dan regulasi-regulasi baru. Pengembangan dan pembaharuan Sisdur ini untuk mempermudah implementasi di lapangan. Tujuan dari kegiatan sosialisasi tersebut merupakan upaya pemerintah menfasilitasi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap implementasi ketentuan di bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam pelaksanaan penerimaan belanja APBD sampai dengan penyusunan laporan pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2017, serta sebagai upaya untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan penerapan standart akutansi pemerintahan yang berbasis akrual.

Kegiatan sosialisasi diisi oleh tiga pemateri, yakni Sekretaris BPKAD, Baihaqi, S.Pd, SE., M.Si, Kabid Anggaran dan Perbendaharaan BPKAD, I Ktut Wisuda S. Sos, MM, juga Inspektur Pembantu Wilayah 1 Kantor Inspektorat Kota Malang, Dra. Yatmiati, MM.

Baihaqi, S.Pd, SE., M.Si, dalam paparan lisannya menyampaikan beberapa informasi tentang dinamika kekinian penganggaran di Pemkot Malang. Sekretaris BPKAD itu juga memberikan pesan tentang hasil audit 2016. “Hasil audit 2016 kemarin, penataan aset kita masih lemah, menurut provinsi (BPK) lampu kuning. Mohon masing-masing aset SKPD ditertibkaan pencatatannya“, pesan Sekretaris BPKAD tersebut.

Sementara itu I Ktut Wisuda S. Sos, MM Kabid Anggaran dan Perbendaharaan BPKAD, lebih banyak memaparkan substansi perubahan perwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemkot Malang tersebut. Perubahan perwal tersebut juga dilakukan mengikuti perubahan struktur OPD berdasarkan regulasi terbaru. “Perubahan perwal susdur ini untuk mengayomi kita dalam bertugas dan tidak bertentangan dengan peraturan yg lebih tinggi“, papar Kabid Anggaran dan Perbendaharaan BPKAD tersebut. Beliau menambahkan Di tengah masih rendahnya prosentase penyerapan APBD 2017 hingga lewat semester I ini (35% per 31/08/2017), perubahan mainset secara radikal dari para pelaksana dan pengelola keuangan daerah menjadi sebuah keniscayaan. Kususnya dalam hal penyerapan dan realisasi anggaran di OPD-OPD, karena faktor itulah yang turut menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Materi ketiga dipaparkan oleh Inspektur Pembantu Wilayah 1 Kantor Inspektorat Kota Malang, Dra. Yatmiati, MM. Beliau memaparkan beberapa hal penting terkait temuan audit keuangan tahun 2016 oleh Inspektorat Kota Malang. Dari 10 kode jenis temuan terungkap 544 temuan oleh pengawas internal pemkot tersebut. Paling mendominasi adalah temuan Kasus yang merugikan negara (194 temuan), dan temuan Pelanggaran terhadap proses dan tata kerja (87 temuan). Lainnya adalah temuan Kewajiban penyetoran kepada negara (40 temuan), Pelanggaran terhadap peraturan (14 temuan), dan beberapa temuan lainnya.